KPK Panggil Eks Wabup Pekalongan, Nama Riswadi Muncul Di Tengah Kasus Bupati Fadia

Nama mantan Wakil Bupati Pekalongan, Riswadi, tiba-tiba muncul dalam pusaran kasus yang menyeret Bupati nonaktif Fadia Arafiq.

Pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini sontak menjadi sorotan, karena menandakan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berkembang dan melibatkan lebih banyak pihak. Langkah ini juga memperlihatkan bahwa KPK tengah mendalami peran berbagai unsur dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sedang diusut. Simak selengkapnya hanya di Investigasi Indonesia.

Pemanggilan Riswadi Oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menjerat Bupati nonaktif Fadia Arafiq. Dalam perkembangan terbaru, lembaga antirasuah tersebut memanggil mantan Wakil Bupati Pekalongan, Riswadi, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pemanggilan ini menjadi bagian penting dalam upaya pengumpulan bukti untuk memperjelas konstruksi perkara yang tengah ditangani.

Juru Bicara KPK menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Riswadi dilakukan pada Rabu (22/4/2026) di Polres Pekalongan Kota. Selain Riswadi, terdapat sejumlah saksi lain dari unsur aparatur sipil negara dan pejabat di lingkungan rumah sakit daerah serta organisasi perangkat daerah yang juga turut dipanggil. Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas pada satu pihak saja.

Pemanggilan saksi dalam jumlah cukup banyak ini menandakan bahwa KPK tengah menelusuri keterkaitan antarjabatan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan. Penyidik berupaya menggali informasi lebih dalam mengenai alur kebijakan, pelaksanaan proyek, hingga potensi adanya konflik kepentingan dalam proses pengadaan yang sedang diusut.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Dugaan Kasus Pengadaan Dan Keterlibatan Pihak Terkait

Kasus yang tengah ditangani KPK ini berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dalam proses penyidikan, ditemukan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan keluarga kepala daerah.

KPK sebelumnya mengungkap bahwa terdapat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan keluarga Bupati Pekalongan nonaktif, yakni PT Raja Nusantara Berjaya. Perusahaan ini diduga memperoleh sejumlah proyek di beberapa instansi pemerintah daerah, termasuk rumah sakit dan dinas teknis. Proyek-proyek tersebut diduga diperoleh melalui mekanisme yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pengadaan.

Selain itu, terdapat indikasi bahwa perusahaan tersebut telah mengetahui atau memiliki akses terhadap informasi proyek sebelum proses pengadaan resmi dilakukan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pengaturan dalam proses lelang atau penunjukan, yang kemudian mengarah pada keuntungan pihak tertentu dalam pelaksanaan proyek pemerintah daerah.

Baca Juga: Skandal Menguak! Eks Kajari Enrekang Ketahuan Bermain Peran, Ini Faktanya

Aliran Dana Dan Dugaan Kerugian Negara

Dalam proses penyidikan, KPK juga menelusuri dugaan aliran dana yang berasal dari proyek-proyek pengadaan tersebut. Berdasarkan hasil sementara, ditemukan adanya aliran dana yang diduga mengalir ke pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan perusahaan maupun individu yang terlibat dalam proses pengadaan.

Nilai dugaan aliran dana tersebut disebut mencapai sekitar Rp19 miliar. Dana tersebut diduga tidak hanya mengalir kepada perusahaan, tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proses pengelolaan proyek. Selain itu, terdapat pula transaksi keuangan dalam bentuk penarikan tunai yang masih terus didalami oleh penyidik.

KPK menilai bahwa pola aliran dana ini mengindikasikan adanya skema yang tidak transparan dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah. Jika terbukti, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara serta melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, pendalaman terus dilakukan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.

Langkah KPK Dan Perkembangan Penyidikan

Untuk memperkuat pembuktian, KPK telah memanggil sejumlah saksi dari berbagai unsur, termasuk pejabat pemerintah daerah, pegawai rumah sakit, hingga pihak swasta yang diduga mengetahui proses pengadaan. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dengan tujuan mengurai secara rinci alur peristiwa dalam kasus tersebut.

Selain pemeriksaan saksi, KPK juga telah melakukan penyitaan sejumlah aset yang diduga terkait dengan perkara ini. Aset tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan saat ini sedang dalam proses penelusuran lebih lanjut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan aset negara apabila perkara ini terbukti di pengadilan.

KPK menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan. Tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan baru dalam kasus ini. Termasuk kemungkinan penambahan pihak yang bertanggung jawab. Publik diminta menunggu hasil resmi dari proses hukum yang sedang berlangsung. KPK juga meminta semua pihak untuk bersikap tenang. Lembaga antirasuah itu berkomitmen menuntaskan kasus secara transparan dan profesional.

---

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Pertama dari detik.com
• Gambar Kedua dari detik.com