Heboh! Pengakuan Saksi Seret Nama Eks Menhub Dalam Dana Kampanye!

Saksi seret nama eks Menhub soal dana kampanye Pilpres dan Pilgub Sumut, pengakuan ini memicu sorotan tajam publik dan aparat.

Pengakuan seorang saksi dalam kasus dugaan pengumpulan dana kampanye langsung mengguncang publik. Nama eks Menteri Perhubungan ikut terseret dalam kesaksian yang kini menjadi sorotan. Bagaimana kronologi pengakuan tersebut, siapa saja yang terlibat, dan apa dampaknya terhadap dinamika politik nasional? Investigasi Indo ini mengulas fakta penting di balik pernyataan saksi yang kini ramai diperbincangkan.

Pengakuan Saksi Dalam Sidang Korupsi Di Medan

Dalam sidang lanjutan kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan, seorang saksi memberikan pengakuan yang mengejutkan. Wartawan melaporkan, Rabu (1/4/2026), saksi bernama Danto mengaku pernah diperintah oleh mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, untuk mengumpulkan dana kampanye.

Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Medan dan diikuti secara hybrid, baik daring maupun luring. Selain Danto, terdapat sejumlah saksi lain yang dihadirkan oleh jaksa KPK untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi tersebut.

Pengakuan ini langsung menjadi perhatian majelis hakim dan publik karena menyangkut dugaan keterlibatan pejabat tinggi negara dalam pengumpulan dana kampanye politik. Hal ini membuka babak baru dalam pengungkapan kasus korupsi di sektor perkeretaapian.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Kronologi Perintah Pengumpulan Dana

Dalam kesaksiannya, Danto menyebut bahwa ia diminta membantu pengumpulan dana untuk kepentingan kampanye Pilpres dan Pilgub Sumatera Utara. Ia mengaku menjalankan perintah tersebut karena merasa tertekan dan takut kehilangan jabatan.

Danto juga menjelaskan bahwa proses pengumpulan dana dilakukan melalui koordinasi dengan pejabat lain, termasuk pihak perencanaan. Ia bahkan mengaku sempat kebingungan mencari sumber dana yang diminta dalam waktu singkat.

Situasi ini menggambarkan adanya tekanan struktural dalam birokrasi, di mana bawahan merasa tidak memiliki pilihan selain mengikuti arahan atasan. Pengakuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam persidangan.

Baca Juga: Rawan Bencana, Kolaborasi Maritim Indonesia-Jepang Jadi Sorotan Publik!

Aliran Dana Dan Mekanisme Pengumpulan

Dalam persidangan, terungkap bahwa dana kampanye yang berhasil dikumpulkan mencapai miliaran rupiah. Danto menyebut bahwa pembayaran awal yang terkumpul mencapai sekitar Rp 5,5 miliar.

Dana tersebut dikumpulkan melalui mekanisme tertentu yang melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Setiap PPK disebut menyumbang sejumlah dana yang kemudian disalurkan melalui kontraktor yang terlibat dalam proyek.

Majelis hakim kemudian mendalami aliran dana tersebut, termasuk pihak-pihak yang menerima dan mengelola dana. Hal ini menjadi penting untuk mengungkap apakah terdapat pelanggaran hukum dalam proses pengumpulan dan distribusi dana tersebut.

Kesaksian Lain Perkuat Dugaan

Selain Danto, saksi lain bernama Hardho juga memberikan keterangan yang memperkuat dugaan adanya perintah dari tingkat atas. Ia mengaku hanya menjalankan arahan pimpinan dalam proses yang berkaitan dengan proyek dan pengumpulan dana.

Hardho menyebut bahwa perintah tersebut mengalir dari tingkat direktur hingga ke tingkat kementerian. Bahkan, ia mengaku bahwa keputusan yang diambil sering kali dipengaruhi oleh rasa takut akan kehilangan jabatan jika tidak mengikuti arahan.

Majelis hakim menyoroti kesaksian tersebut sebagai hal yang serius. Dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam pengaturan proyek dan pengumpulan dana menjadi perhatian utama dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Bantahan Dan Proses Hukum Berlanjut

Di sisi lain, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan pengumpulan dana kampanye seperti yang disebutkan oleh saksi.

Bantahan ini menimbulkan perbedaan keterangan antara saksi dan pihak yang disebut dalam persidangan. Majelis hakim menyatakan bahwa jika terdapat ketidaksesuaian, saksi akan dipanggil kembali untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut.

Proses hukum masih terus berjalan dengan pemeriksaan saksi tambahan dan pendalaman bukti. Kasus ini menjadi sorotan publik karena berpotensi mengungkap praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam proyek dan politik.

---

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Pertama dari detik.com
• Gambar Kedua dari detik.com