Dedi Mulyadi Ancam: Pungli Di Jembatan Cirahong Tak Akan Kembali Aman!

Dedi Mulyadi ancam tindak tegas pungli di Jembatan Cirahong, Tasikmalaya, pelaku bisa dipidana, jangan coba-coba!

Jembatan Cirahong kini jadi sorotan! Dedi Mulyadi menegaskan pungli tidak akan ditoleransi, dan pelaku bisa menghadapi hukuman serius. Apa saja ancaman hukum yang siap diterapkan? Simak ulasan lengkapnya di Investigasi Indo.

Fenomena Pungli Di Jembatan Cirahong

Sabtu (4/4/2026), pungutan liar (pungli) di area masuk Jembatan Cirahong, yang menghubungkan wilayah Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, kembali menjadi sorotan publik. Video yang beredar di media sosial menunjukkan sejumlah oknum yang diduga menarik biaya tidak resmi dari pengendara yang melintas.

Dalam rekaman tersebut, terlihat sejumlah orang mendekati pengendara motor dengan meminta sejumlah uang sebelum melanjutkan perjalanan. Praktik semacam ini dinilai merugikan masyarakat serta mencoreng fungsi jembatan yang seharusnya menjadi fasilitas umum.

Kondisi ini mengundang reaksi dari berbagai pihak, terutama di tengah momen rusaknya banyak fasilitas publik yang harusnya bebas dari pungutan tak resmi. Kejadian ini pun mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Respon Gubernur Jawa Barat

Menanggapi fenomena tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan sikap tegas menentang praktik pungli di kawasan Jembatan Cirahong. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Dedi Mulyadi menyebut pungli sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat dan mencederai citra fasilitas publik. Ia mengimbau semua pihak, baik aparat keamanan maupun pemerintah daerah, untuk segera mengambil langkah antisipatif terhadap praktik semacam itu.

Menurutnya, pemberantasan pungli tidak hanya soal penindakan, tetapi juga soal edukasi masyarakat agar tidak ikut serta dalam praktik yang melanggar hukum tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini harus dituntaskan secara profesional.

Baca Juga: Beredar Skandal Batam, Kepala Imigrasi Dicopot Usai Pungli Turis WNA!

Koordinasi Dengan Aparat Penegak Hukum

Gubernur juga memerintahkan koordinasi segera dengan aparat kepolisian setempat untuk mengusut praktik pungli yang terjadi di lokasi tersebut. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi meminta pihak kepolisian untuk menangkap dan menindak oknum yang terbukti melakukan pungli di area publik tersebut. Menurutnya, tindakan tegas perlu dilakukan agar efek jera dapat dirasakan oleh pelaku lain.

Langkah koordinatif ini dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap fasilitas umum seperti jembatan yang mestinya bebas dari pungutan ilegal. Ke depannya, hal ini diharapkan dapat menjadi contoh penanganan pungli di daerah lain.

Dampak Negatif Pungli Bagi Masyarakat

Praktik pungli seperti yang terjadi di Jembatan Cirahong tak hanya berdampak pada kejengkelan pengguna jalan, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman dan ketidaknyamanan selama perjalanan. Hal ini terutama dirasakan oleh warga yang rutin melintas untuk aktivitas harian.

Secara ekonomi, pungli menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan keluarga yang tergantung pada akses transportasi jalan tersebut. Setiap pengendara yang harus menyerahkan uang secara ilegal berpotensi merasakan kerugian langsung.

Lebih luas lagi, praktik semacam ini dapat menurunkan citra wilayah sebagai kawasan yang ramah bagi wisatawan ataupun pelintas arus mudik dan balik. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik.

Upaya Pemerintah Menghapuskan Pungli

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa upaya pemberantasan pungli bukan hanya insiden lokal, melainkan bagian dari program yang lebih luas di Jawa Barat. Langkah ini akan melibatkan kampanye antisipatif serta pembentukan satgas untuk mengawasi titik-titik rawan pungli.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat bisa melapor bila menemukan praktek pungli melalui kanal resmi pemerintah ataupun aparat kepolisian. Partisipasi publik dianggap penting untuk menguatkan pengawasan wilayah.

Dalam jangka panjang, koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bebas pungli di berbagai fasilitas umum di Jawa Barat, termasuk di Jembatan Cirahong dan lokasi lain yang rawan praktik serupa.

---

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar Pertama dari regional.kompas.com
• Gambar Kedua dari detik.com